Sikap Muhammadiyah Terhadap Hari Santri

Ada alasan pemerintah menetapkan 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Presiden RI Joko Widodo memaparkan besarnya peran santri bagi bangsa. Hal tersebut merujuk pada peristiwa bersejarah yang membawa bangsa Indoensia meraih kemerdekaan dari para penjajah.

Resolusi jihad yang dicetuskan oleh Pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 di Surabaya untuk mencegah kembalinya tentara kolonial Belanda yang mengatasnamakan NICA. KH. Hasyim Asy’ari sebagai ulama pendiri NU menyerukan jihad dengan mengatakan bahwa“Membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu’ain atau wajib bagi setiap individu“.

Seruan Jihad yang dikobarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari itu membakar semangat para santri Arek-arek Surabaya untuk menyerang markas Brigade 49 Mahratta pimpinan Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby. Jenderal Mallaby pun tewas  Para tokoh-tokoh besar yang punya andil itulah yang membuat pemerintah menilai hari santri penting ditetapkan.

Jokowi mengatakan mengingat peran historis para santri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti K.H. Hasyim As’yari dari Nahdlatul Ulama, K.H. Ahmmad Dahlan dari Muhammadiyah, A. Hassan dari Persis, Ahmad Soorhati dari Al-Irsyad dan Mas Abdul Rahman dari Matlaul Anwar serta mengingat pula 17 nama-nama perwira Pembela Tanah Air (Peta) yang berasal dari kalangan santri, pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Sejarah mencatat, para santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Para santri dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa, melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi, dan mengajarkan kesadaran tentang arti kemerdekaan

Jokowi yakin, penetapan Hari Santri Nasional itu, tidak akan menimbulkan sekat-sekat sosial atau memicu polarisasi antara santri dengan nonsantri. Justru sebaliknya, akan memperkuat semangat kebangsaan, mempertebal rasa cinta tanah air, memperkokoh integrasi bangsa, serta memperkuat tali persaudaraan.

"Penetapan hari santri nasional dilakukan agar kita selalu ingat untuk meneladani semangat jihad ke-Indonesiaan para pendahulu kita, semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara," kata Jokowi.

Dengan mewarisi semangat itulah, kata Jokowi, para santri masa kini dan masa depan, baik yang di pesantren atau di luar pesantren dapat memperkuat jiwa religius keislaman sekaligus jiwa nasionalisme kebangsaan. Dengan mewarisi semangat itu, para santri juga akan ingat memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan ilmu pengetahuan/teknologi demi kemajuan bangsa.

"Semangat ini adalah semangat menyatukan dalam keberagaman, semangat menjadi satu untuk Indonesia. Saya percaya dalam keragaman kita sebagai bangsa, baik keragaman suku, keragaman agama, maupun keragaman budaya melekat nilai-nilai untuk saling menghargai, saling menjaga toleransi, dan saling menguatkan tali persaudaraan antaranak bangsa," katanya.

Namun Muhammadiyah bersikap berbeda dalam menanggapi Hari Santri tersebut.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan Muhammadiyah keberatan dengan penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Muhammadiyah menilai penetapan Hari Santri Nasional dapat mengganggu ukhuwah umat Islam lewat polarisasi santri-nonsantri yang selama ini mulai mencair.

"Muhammadiyah secara resmi berkeberatan dengan Hari Santri," kata Haedar Nashir

Menurut Haedar, Muhammadiyah tidak ingin umat Islam makin terpolarisasi dalam kategorisasi santri dan nonsantri. Hari Santri akan menguatkan kesan eksklusif di tubuh umat dan bangsa. Padahal, selama ini santri-nonsantri makin mencair dan mengarah konvergensi. "Untuk apa membuat seremonial umat yang justru membuat kita terbelah," ujarnya. 

Apalagi, lanjut Haedar, hari yang dipilih sangat ekskusif dan milik satu kelompok Islam. Hal itu kian menambah kesenjangan yang berpotensi mengganggu ukhuwah umat Islam.

Haedar mengakuti pemerintah dan kelompok Islam bisa saja memaksakan diri menetapkan Hari Santri 22 Oktober karena memang memiliki otoritas. Namun, ia berharap pemerintah arif dalam mengayomi seluruh komponen bangsa.

Haedar menilai umat Islam masih memiliki banyak urusan strategis yang harus dipecahkan bersama.  "Hari besar Islam penting, tapi jauh lebih penting untuk mengagendakan pemecahan bersama sejumlah persoalan besar, seperti kemiskinan umat, ketertinggalan iptek, dan sebagainya. Energi jangan dihabiskan untuk hal-hal yang kontroversial dan kontraproduktif," kata Haedar menegaskan. (masaqin)